Jakarta (ANTARA News) - Seorang aktivis mengatakan masyarakat perlu ikut mengawasi perjalanan angket kasus Bank Century yang sedang berlangsung di DPR.

"Yang bisa kita lakukan adalah mengawasinya tahap demi tahap," kata salah satu aktivis Koalisi Masyarakat Sipili Anti Korupsi (Kompak), Ray Rangkuti dalam acara bertema "Nasionalisme Vs Neoliberalisme: Membongkar Rezim Korup" yang diadakan "Forum Institute for National Strategic Interest and Development" (Indside) , di Jakarta, Senin,

"Jangan sampai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan panitia angket `masuk angin`," katanya.

Ciri-ciri `masuk angin`, menurut Ray, jika sebagian orang dari inisiator yang tergabung dalam Tim 9 tidak masuk panitia angket kasus Bank Century.

Direktur Lingkar Madani itu mengatakan, masyarakat perlu memaksa DPR agar anggota panitia angket berasal dari orang-orang yang dikenal rekam jejaknya.

Selanjutnya, dia meminta Partai Demokrat agar menanggapi panitia angket dengan santun, yaitu dengan tidak dipimpin oleh kader Partai Demokrat.

Di lain pihak, pembicara lainnya, Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, angket kasus Bank Century agar tidak terlalu menjadi fokus utama.

"Jangan menjadikan hak angket menjadi fokus utama, tapi fokus pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," katanya.

Jadi, lanjutnya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bisa bergerak pada kasus hukum orang-orang yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum.

Fadli menilai, apabila KPK melakukan tindakan hukum, itu akan menjadi sejarah dan membuktikan bahwa hukum dapat menjerat siapa saja tanpa ada perbedaan.(*)

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Jaringan Aktivis antardaerah Ferdi Semaung angkat bicara soal hasil penelusuran lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia mencurigai PPATK sengaja minta waktu dua minggu kepada Pansus Angket Century di DPR agar bisa mengubah data aliran dana Bank Century yang mengalir ke elit partai politik.

Orang yang pernah dilaporkan Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan sejumlah pejabat lain ke pihak kepolisian ini merasa yakin jika PPATK punya data transaksi perbankan dana Bank Century yang mengalir ke kantong parpol. "Mereka butuh waktu untuk mengubah itu. Saya kira mereka ada upaya untuk mengubah data, manipulasi data yang mengalir ke parpol," kata Ferdi Semaung kepada Persda Network, Jakarta, Jum'at (18/12) kemarin.

Jika nantinya, PPATK benar-benar melakukan manipulasi data, maka hal itu merupakan kejahatan baru yang dilakukan PPATK. "Kalau ada manipulasi data, itu kejahatan baru PPATK," katanya.

Pria paruh baya ini menduga saat ini orang-orang PPATK bekerja di bawah tekanan sehingga mereka sulit membeberkan aliran dana Bank Century kepada Pansus. Karena, jika nanti PPATK menyampaikan aliran dana Century yang sebenarnya, belum tentu juga Pansus bisa memberi jaminan keselamatan mereka.

Oleh karena itu perlu adanya payung hukum dan juga jaminan keselamatan kepada orang-orang PPATK. "Karena nggak ada perlindungan, keselematan juga nggak ada yang jamin. Belum tentu juga mau DPR jamin itu," pungkasnya

sumber dari : http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/12/19/0701098/waspadai.ppatk.manipulasi.data.aliran.dana.century

Jakarta - Sebanyak 503 anggota DPR mendukung usul penggunaan hak angket skandal Bank Century. Jumlah itu termasuk 5 pimpinan DPR yang dikomandani Marzuki Alie.

Demikian yang mengemuka dalam sidang paripurna pengesahan penggunaan hak angket Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2009).

Saat sidang baru dibuka oleh Marzuki Alie, anggota PDIP Maruarar Sirait melontarkan interupsi. Maruarar menceritakan tentang kronologis usul penggunaan hak angket.

"Dua minggu lalu, kami inisiator telah diberikan 139 nama pengusul hak angket Century. Kemudian waktu itu, kami menemui Pak Anis (Anis Matta). Jumlahnya menjadi 357 orang pengusul," kata Maruarar.

"Dan sore harinya, waktu itu kami bersama-sama Pak Anas Urbaningrum, kami menerima pengusul hak angket dari Partai Demokrat jumlahnya 144 orang. Artinya, sudah 503 orang yang sudah menandatangani," lanjut dia.

Politisi PDIP ini meminta agar 9 fraksi yang mengusulkan hak angket kompak. "Izinkan kami untuk meminta di forum ini agar semua bisa kompak dan solid agar kasus ini bisa bermanfaat bagi rakyat, tidak seperti Pansus sebelumnya," papar dia.

Marzuki Alie pun menanggapi hal itu dengan menyatakan tidak perlu khawatir karena 5 pimpinan DPR pun mendukung hak angket Century. Ditambahkannya, Indonesia merupakan negara demokrasi. "Ini negara democracy bukan democrazy," kata Marzuki.

Manuarar dan 9 fraksi pengusul kemudian maju ke depan memberikan nama-nama pengusul hak angket kepada jajaran pimpinan sidang dan mereka pun bersalaman.

Marzuki Alie tampak didampingi Wakil Pimpinan DPR Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar, Pramono Anung dari PDI Perjuangan, Anis Matta dari PKS, dan Marwoto Mintrohardjono dari PAN.

sumber dari http://www.detiknews.com/read/2009/12/01/111416/1251727/10/pengusul-angket-century-mencapai-503-orang-termasuk-pimpinan-dpr